Pencegahan Korupsi Di Bidang Politik Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan. Beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadi. Namun Unslaner menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik.

Politik transaksional juga terjadi dalam proses kandidasi yang dilakukan parpol untuk pengisian jabatan-jabatan publik. Dalam masa kampanye, politik uang juga terjadi dalam berbagai bentuk. Secara lebih filosofis, korupsi politik terjadi karena semakin lunturnya dimensi profetik dan semakin menguatnya profesionalisme dalam cara kita berpolitik. Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis. Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam UNCAC bersifat memberi kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi UNCAC untuk mengatur dalam produk hukumnya mengenai hal-hal yang telah ditentukan dalam UNCAC.

Semakin rendah nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu lembaga, maka akan semakin besar tingkat kecenderungannya untuk melakukan korupsi. Masyarakat tidak mampu menerima korupsi, namun anehnya ‘memaklumi’ praktik korupsi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tingkat religiusitas masyarakat masih sebatas pada stage normatif atau keyakinan, dan belum berefek pada tingkat perilakunya, yang disebabkan karena minimnya integritas untuk mengamalkan apa yang diyakini.

Politik Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV -Alex Noerdin belakangan jadi pemberitaan media nasional. Ia mencengangkan publik usai jadi tersangka dua kasus korupsi dalam sepekan. “Dari kajian kami penting untuk mendorong Kemendagri membuka dan mempertanggungjawabkan keuangan (partai politik,-red) kepada Slot Emoney publik. Harus ditegakkan bukan membuat aksi yang baru, tetapi ini tujuan mengakselerasi yang ada,” tuturnya. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta ini bahkan menyatakan ada analogi bahwa wajar negara Indonesia tidak maju-maju jika kualitas parpolnya seperti ini.

Mafia hukum pada hakekatnya merupakan penyimpangan yang dilakukan konspiratif oleh para aparat penegak hukum. Sehingga perlu dibentuk pemerintahan strong antikorupsi yang mampu memberantas praktek-praktek mafia hukum. Kedua, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi biasanya mendasarkan diri pada pertarungan menang atau kalah, sedangkan nomokrasi mendasarkan diri pada masalah benar atau salah.

Hal ini sesuai dengan konsep meniadakan keuntungan dari teori absolut. Pidana denda, yang merupakan bentuk sanksi keuangan , adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun; ia hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Oleh karena itu, efisiensi pidana denda tidak diragukan dalam analisis ekonomi atas hukum pidana.

Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasalnya yang bersifat inflexible, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam berhukum akan tergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya. Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Tak hanya kasus korupsi skala kecil seperti di atas, Emanuel membahas dua kasus besar menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan anggaran di Yogyakarta. Kasus pertama adalah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Pembangunan bandara tersebut merupakan proyek strategis nasional yang secara legal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor three Tahun 2016. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan dipaksa untuk menyerahkan lahan mereka demi kelancaran proyek.

Comments are Disabled